WARTAMU.ID, Pemalang – Majelis Lingkungan Hidup (MLH) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pemalang menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sekaligus konsolidasi pegiat lingkungan pada Minggu, 18 Mei 2025. Menariknya, kegiatan perdana ini diselenggarakan di alam terbuka, tepatnya di Taman Rancah Via Ferrata, kaki Bukit Mendelem, Kecamatan Belik.
“Karena majelis ini bergerak di bidang lingkungan hidup, ya kegiatannya langsung bersentuhan dengan alam,” ujar Badrun Nuri, Sekretaris MLH Muhammadiyah Pemalang.
Dalam forum Rakerda tersebut, MLH membahas empat isu besar terkait lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang yang dinilai mendesak untuk segera ditangani. Pertama, adalah persoalan darurat sampah. Menurut Badrun, Kabupaten Pemalang termasuk wilayah di Jawa Tengah yang menghadapi persoalan serius terkait pengelolaan sampah.
“Saat ini sebenarnya Muhammadiyah sudah memiliki konsep penanganan sampah berbasis rumah tangga, dan sudah ada percontohannya. Kami siap bekerjasama dengan siapa pun, termasuk pemerintah, untuk mencari solusi terbaik,” jelasnya.
Konsep sederhana namun konkret tersebut untuk sementara akan disosialisasikan secara internal di kalangan warga Muhammadiyah. Namun, pihaknya terbuka kepada siapa saja yang ingin belajar dan menerapkannya.
Isu kedua yang dibahas adalah kekeringan yang rutin terjadi di sejumlah wilayah Pemalang saat musim kemarau, seperti di Kecamatan Belik, Pulosari, Warungpring, Watukumpul, dan Bodeh. MLH menilai hingga saat ini belum ada langkah serius yang dilakukan untuk mengatasi kekeringan tersebut.
“Paling sekadar bagi-bagi air bersih,” keluh Badrun.
Ia menilai salah satu penyebab kekeringan adalah kerusakan hutan yang menyebabkan berkurangnya mata air. Untuk itu, MLH Muhammadiyah akan mendorong gerakan konservasi dan reboisasi secara serius.
“InsyaaAllah Muhammadiyah siap bersama-sama melakukan penanaman pohon sebagai upaya merawat mata air,” tegasnya.
Isu ketiga yang turut disorot adalah banjir rob yang melanda wilayah pesisir utara Pemalang, khususnya di Kecamatan Ulujami. Ratusan hektare lahan produktif di wilayah tersebut telah terendam akibat naiknya permukaan air laut.
Muhammadiyah berkomitmen untuk melakukan kajian komprehensif terkait banjir rob dan mendorong pemerintah membangun tanggul di wilayah pesisir sebagai solusi jangka panjang.
“Pembangunan tanggul di wilayah pesisir Pemalang akan sangat membantu dalam penanganan rob,” ujar Badrun.
Adapun isu keempat adalah maraknya penambangan lahan di beberapa wilayah, terutama di Kecamatan Bantarbolang. Aktivitas galian tanah dinilai telah menyebabkan kerusakan infrastruktur, polusi, jalanan kotor, bahkan berdampak pada ketersediaan air.
“Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Pemalang akan melakukan inventarisir dan kajian intensif terhadap aktivitas penambangan, termasuk mengidentifikasi keberadaan AMDAL sebagai syarat mutlak izin penambangan,” terang Badrun.
Hasil kajian tersebut nantinya akan diserahkan kepada pihak-pihak berwenang untuk ditindaklanjuti secara hukum maupun kebijakan.
Dengan semangat kolaboratif dan pendekatan ilmiah, MLH Muhammadiyah Pemalang bertekad menjadi mitra strategis dalam pelestarian lingkungan dan advokasi kebijakan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Pemalang.
