WARTAMU.ID, Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi meluncurkan Electronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 pada Rabu (10/9/2025). Kegiatan yang berlangsung secara daring ini dibuka oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Lampung, Ganjar Jationo.
Peluncuran dipusatkan di ruang video conference Kantor Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, dan dihadiri langsung oleh Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung, Erizal, bersama jajaran anggota. Secara daring, kegiatan diikuti ratusan instansi mulai dari OPD provinsi dan kabupaten/kota, Bawaslu, KPU, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, hingga kepala desa serta sekolah menengah atas di seluruh Lampung.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kadis Kominfotik, Gubernur menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal ini, menurutnya, memiliki landasan hukum kuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Badan publik memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya. Layanan tersebut harus diberikan secara cepat, tepat, dan sederhana agar publik dapat mengakses informasi yang dibutuhkan,” tegas Gubernur.
Ia menambahkan bahwa di era digital, pemanfaatan teknologi informasi semakin krusial. Karena itu, peluncuran e-Monev menjadi inovasi penting untuk memantau kepatuhan badan publik terhadap prinsip keterbukaan informasi.
“Melalui e-Monev ini, kita dapat meningkatkan kepercayaan publik, membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, serta memperkuat ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Gubernur optimistis penerapan keterbukaan informasi yang konsisten akan memperkuat demokrasi lokal, mendorong pembangunan inklusif, serta menjadikan Lampung sebagai contoh praktik pemerintahan modern yang responsif.
246 Badan Publik Ikut E-Monev 2025
Ketua Komisi Informasi Lampung, Erizal, menyampaikan bahwa tahun ini terdapat 246 badan publik yang berpartisipasi dalam e-Monev 2025, terdiri dari 111 pimpinan badan publik pada sesi pertama dan 135 pada sesi kedua.
“Terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang telah bekerja keras menyiapkan kegiatan ini hampir satu bulan penuh meski dalam keterbatasan. E-Monev adalah amanat UU KIP yang rutin dilaksanakan setiap tahun,” ungkapnya.
Menurut Erizal, e-Monev bukan sekadar instrumen administratif, melainkan sarana untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam menyediakan informasi bagi masyarakat. Tujuannya adalah menjamin hak warga negara atas informasi publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan.
Aspek yang diukur mencakup kemampuan badan publik dalam menyediakan informasi yang akurat, pengelolaan sistem layanan informasi, hingga mekanisme uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
“E-Monev juga berfungsi untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan, memberikan umpan balik, serta solusi yang dapat diterapkan untuk perbaikan ke depan,” jelas Erizal.
Dorong Good Governance di Era Digital
Hasil pengukuran nantinya akan digunakan untuk menentukan kategori kepatuhan badan publik. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui instansi yang sudah optimal menjalankan keterbukaan informasi, serta mana yang masih membutuhkan pembenahan.
Erizal menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh diabaikan. Oleh sebab itu, setiap badan publik di semua tingkatan dituntut proaktif menyediakan informasi berkualitas dan mudah diakses.
Peluncuran E-Monev 2025 disebut sebagai langkah konkret Pemprov Lampung untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kolaborasi, komitmen, dan inovasi dinilai menjadi kunci sukses menguatkan transparansi di era digital.
Dengan adanya sistem ini, masyarakat Lampung diharapkan semakin mudah mengakses informasi, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
