Gubernur dan Ketua DPRD Lampung Tandatangani 7 Tuntutan Aliansi Mahasiswa Lampung

Gubernur Ketua DPRD dan Kapolda Temui Mahasiswa

WARTAMU.ID, Lampung – Ribuan mahasiswa bersama kelompok masyarakat termasuk Ojol, Aliansi Lampung Memanggil (AML) yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Lampung, menggelar unjukrasa di depan gedung DPRD Provinsi Lampung, Rabu 13 April 2022. Aksi unjukrasa mengikuti jejak BEM Se-Indonesia 11 April 2022 di Jakarta.

Mahasiswa datang bergelombang membawa banner, spanduk dengan dilengkapi atribut almamater, berkumpul di depan Hotel Sheraton, kemudia longmarc ke depan DPRD Lampung. “Kami mahasiswa menggelar aksi damai dan aksi keprihatinan teradap bangsa. Kami turun kesini sebagai perpanjangan lidah masyarakat dan sebagai agen perubahan. Kami berdatangan untuk memperjuangkan nasib rakyat yang berjuang dengan berbagai persolan. Mulai dari kelangkaan minyak goreng, naiknya harga BBM sampai dengan naiknya harga Sembako,” teriak mahasiswa.

Dalam tuntutannya, mahasiswa menolak jabatan presiden tiga periode, turunkan harga barang, ditinjau lagi kenaikan BBM dan normalkan harga minyak goreng. “Kami menuntut agar jangan sampai kenaikan harga-harga barang di tengah masyarakat terus naik. Ini penzoliman kepada rakyat,” katanya.

Gubernur Ketua DPRD dan Kapolda Temui Mahasiswa

Gubernur Arinal Djunaidi bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay dan Kapolda Lampung Irjen Pol. Hendro Sugiatno, menemui massa mahasiswa dan masyarakat ALM, di Gerbang Komplek Perkantoran Gubernur Lampung, Rabu 13 April 2022.

Dihadapan Gubernur, Ketua DPRD dan Kapolda, Koordinator Gerakan Aliansi Lampung memanggil Tommy Pasha menyampaikan beberapa poin yang menjadi tuntutan dalam aksi demonstrasi. Selain menolak kenaikan harga BBM, massa juga menuntut perwujudan reforma agraria sejati, menjamin kestabilan harga kebutuhan pokok, mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, massa juga menuntut kemudahan akses layanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, mengecam keras tindakan represivitas aparat keamanan terhadap aliansi dan menuntut menghentikan kriminalisasi bagi aktivis Gerakan Rakyat Indonesia.

Sementara itu, setelah sebelumnya meminta barikade kawat berduri untuk dibuka, Gubernur Arinal mendengarkan aspirasi dan berdialog secara langsung dengan perwakilan ribuan massa demonstran yang terdiri dari berbagai mahasiswa dan elemen masyarakat.

Sekitar satu jam Gubernur Lampung berdialog mendengarkan aspirasi perwakilan massa. Gubernur menyampaikan beberapa poin yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung. Terkait kenaikan harga BBM, Gubernur menyebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Pusat.

Terkait kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng, Gubernur menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya diantaranya rutin menyelenggarakan operasi pasar murah di seluruh kabupaten dan turun langsung ke bawah melakukan sidak pasar.

“Saya telah melakukan operasi pasar murah seminggu dua kali di seluruh Kabupaten yang dilakukan di Dinas Perindag dalam posisi kemampuan masing-masing,” ujar Gubernur Arinal dihadapan massa demonstran.

Gubernur juga menjamin kestabilan harga bahan pokok karena Lampung merupakan penghasil terbaik produk-produk pertanian dan perkebunan. Untuk tuntutan lainnya, Gubernur menjelaskan bahwa dalam tata kelola pemerintahan memiliki mekanismenya sendiri.

Namun demikian, Gubernur mengatakan akan berupaya meneruskan dan menyuarakan berbagai tuntutan demonstran yang bukan kewenangan daerah kepada pemerintah pusat. “Tata kelola pemerintahan itu ada administrasi, ada undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya. Sebagai eksekutif, Saya harus mematuhi itu. Yang kewenangan pusat, saya akan berusaha maksimal,” jelas Gubernur.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay mengatakan bahwa Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah akan menyuarakan tuntutan massa demonstran. “Saya yakin bahwa suara adik-adik adalah bagian yang tak terpisahkan dari suara masyarakat. Yakinlah bahwa suara adik-adik mahasiswa akan disampaikan. Gubernur akan bersurat ke pusat,” ujar Ketua DPRD Provinsi Lampung.

Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno menyerukan kepada massa demonstran untuk tetap menjaga kondusivitas dan ketertiban aksi. Kapolda juga yakin, apa yang disuarakan oleh Aliansi Lampung Memanggil akan segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Lampung.

Tanda Tangani 7 tuntutan Mahasiswa

Gubernur Arinal Djunaidi dan Ketua DPRD Mingrum Gumay menandatangani tujuh tuntutan ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lampung (AML) di pintu Kantor Gubernur, Rabu 13 April 2022. Tujuh tuntutan yang disepakati kedua petinggi Lampung itu adalah:

(1) Menurunkan harga BBM
(2) Menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok
(3) Mewujudkan reforma agraria sejati,
(4) Cabut UU Cipta Kerja.
(5) Permudah akses kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia
(6) Wujudkan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis.
(7) Hentikan kriminalisasi dan represifitas terhadap gerakan rakyat.Usai penandatanganan, Mingrum Gumay mengatakan soal UU Cipta Kerja sudah disahkan dan sudah ada putusan MK.

Arinal juga berjanji akan berusaha mengatasi masalah pangan. Massa mengancam akan kembali turun ke jalan jika tuntutan tak dipenuhi kedua pemimpin tersebut. Mereka juga menuntut pelepasan 12 rekannya yang diamankan pihak kepolisian. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *