IMM Kabupaten Cirebon Bersama Cipayung Plus Cirebon Raya Gelar Unjuk Rasa

IMM Kab. Cirebon Bersama Aliansi Cipayung Plus Cirebon

WARTAMU.ID, Cirebon (Jawa Barat) – IMM Kab. Cirebon Bersama Aliansi Cipayung Plus Cirebon Indonesia yang terdiri dari IMM, PMII, HMI, GMNI, KAMMI. menyelenggarakan Aksi di depan DPRD Kabupaten Cirebon Senin(11/4/2022)

Berdasarkan situasi negeri ini sedang tidak baik-baik saja selama beberapa minggu terakhir, fokus bersama pada isu-isu nasional terkait penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, PPN, bahan bakar dan sembako. Sesuai dengan prinsip keadilan dan cita-cita kemerdekaan, serta tugas reformasi menjaga demokrasi Indonesia, hal ini dapat menyebabkan cacat demokrasi, inflasi, dan rakyat akan semakin menderita.

Berdasarkan pengamatan Cipayung Plus Cirebon dan kemajuan yang dicapai oleh penilaian bersama internal, negara didirikan untuk menyelesaikan masalah masyarakat dan kembali ke konstitusi bahwa kesejahteraan dan keadilan adalah hak setiap warga negara, dan negara harus bertanggung jawab atas pemenuhan hak tersebut melalui pemerintah.

“Unjuk rasa ini merupakan reaksi atas berbagai polemik yang muncul dalam kehidupan sosial masyarakat mulai dari naiknya harga bahan pokok sampai naiknya harga BBM, ditambah lagi birahi elit politik kita yang ingin mengakali konstitusi agar terus bisa melanggengkan kekuasaan. Kami turun atas nama rakyat dan akan terus kami kawal apa yang tadi menjadi kesepakatan bersama Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.” Ujar Ketua Umum PC. IMM Kab. Cirebon Nur Eki Febriansah

IMM Kabupaten Cirebon Bersama Aliansi Cipayung Plus Cirebon membawa lima tuntutan yang disuarakan dalam aksi.

Tuntutan Pertama adalah Menolak Kenaikan PPN. Terkait kenaikan PPN 11% yang dikeluarkan pada 1 April 2022 melalui PMK No. 64 Tahun 2022, di masyarakat yang masih terdampak pandemi dan ekonomi lemah tidak perlu menaikkan PPN, sebaiknya diturunkan.

Kedua, menolak kenaikan BBM. Pemerintah kenaikan BBM kemudian harus memastikan ketersediaan stok pertalite, menerapkan kebijakan distribusi BBM Pertamax dan Pertalite, serta mengkaji ulang Keputusan Menteri ESDM tentang harga bahan bakar minyak

Ketiga Menolak Kenaikan Harga Pangan Pokok. Pemerintah harus mengendalikan dan menstabilkan harga minyak goreng, menindak tegas mafia minyak goreng, dan menilai Presiden untuk mempertimbangkan bahan-bahan penting dari sekretaris perdagangan yang membidangi operasi pasokan.

Keempat Menolak wacana pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden serta Kelima Menolak Pemindahan Ibu Kota, menolak UU IKN.

Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan periodisasi presiden yang sudah sangat jelas melanggar amanah konstitusi yang terkandung dalam amandemen 1 Pasal  7 UUD 1945 “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan” Hal demikian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 167 Ayat (1)  yang berbunyi “Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali”

Negara harus memiliki sebuah tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya dan menciptakan stabilitas ekonomi. Hal-hal penting dalam ekonomi makro meliputi pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, Pengangguran turun dan harga stabil. Kontrol yang lebih ketat untuk menjaga makroekonomi suatu negara dalam kondisi yang baik.

Seorang pemimpin tercermin bukan dari soal pintar berpidato, mencitrakan diri untuk disukai masa, tetapi Kepemimpinan tergambar dari Hasil kerja nyata apa yang telah disampaikan bukan hanya tentang asumsi dan penenang makna belaka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *