RAGAM  

Kisah Partai Masyumi, Pengalaman Penting bagi Muhammadiyah

Ilustrasi Foto : jejakislam.net

WARTAMU.ID, Suara Pembaca – Ada keyakinan bahwa politik praktis bukanlah arena yang cocok bagi Muhammadiyah. Organisasi yang didirikan KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 ini merupakan gerakan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar dan tajdid dengan tujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Meski demikian, dalam perjalanan sejarahnya yang hampir mencapai satu abad, hubungan Muhammadiyah dan politik berlangsung secara dinamis dan fleksibel.

Masyumi, Muhammadiyah dan Gerakan Islam

Persinggungan paling awal Muhammadiyah dengan politik praktis bisa jadi bersumber dari keterlibatannya di dalam Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi.

Pada 7 November 1945 organisasi yang pada awalnya memayungi kelompok-kelompok Islam Indonesia ini bertransformasi menjadi partai politik yaitu partai Masyumi.

Tempat kelahiran partai Masyumi di Gedung Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta telah menunjukkan besarnya sumbangan Muhammadiyah dalam kelahiran partai Islam pertama di Indonesia ini.

Muhammadiyah bersama-sama dengan Nahdlatul Ulama (NU), Perikatan Umat Islam dan Persatuan Umat Islam ditempatkan sebagai anggota istimewa Masyumi. Kemudian menyusul organisasi-organisasi Islam lainnya seperti Al-Irsyad, Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), Nadhlatul Wathan di Lombok, Matlha’ul Anwar di Banten, Jami’ah Al-Wasliyah dan Al-Ittihdiyah di Sumatera Utara, dan lain-lain.

Diharapkan Jadi Kendaraan Aspirasi Umat Islam

Berdirinya partai Masyumi ini setidaknya menjadi satu harapan kendaraan politik Islam yang memperjuangkan nasib umat Islam di Indonesia.

Kelahiran Masyumi merupakan usaha yang melelahkan namun terasa melegakan. Di tengah ketiadaan wadah aspirasi kepentingan politik Islam, dan banyaknya konflik, perpecahan dan perbedaan yang mewarnai perjalanan umat Islam di Indonesia, Masyumi pada waktu itu tampil sebagai simbol ukhuwah.

Hasilnya, perkembangan partai Masyumi periode 1945-1950 tergolong pesat. Hingga akhir 1950, tercatat ada 237 cabang, 1080 anak cabang, dan 4982 ranting Masyumi di seluruh Indonesia. Jumlah anggota Masyumi saat itu sekitar 10 juta orang.

Kekuatan Menakjubkan Masyumi

Besarnya pengaruh politik Masyumi di Indonesia, banyak tokoh-tokohnya yang menempati posisi penting di pemerintahan, bahkan Perdana Menteri, seperti Mohammad Natsir (1950-1951), Sukiman Wiryosanjoyo (1951-1952), hingga Burhanudin Harahap (1955- 1956).

Beberapa kadernya tercatat sebagai Menteri seperti Sjafruddin Prawiranegara Menteri Keuangan Indonesia (1946-1947), Wahid Hasyim Menteri Agama (1945 dan 1949-1952), Mohammad Roem Menteri Luar Negeri, Mohammad Sardjan Menteri Pertanian (1952-1953 dan 1955-1956), dan KH. Fakih Usman Menteri Agama (1952-1953).

NU Keluar dari Masyumi

Akan tetapi, pada tahun 1952, NU sebagai salah satu anggota istimewa Masyumi memilih keluar. Meski tanpa NU, kiprah Masyumi jalan terus. Kepergian NU membuat Muhammadiyah tampil menjadi kekuatan utama dan bahkan menjadi tulang punggung Masyumi.

Di samping itu, menurut Syaifullah dalam buku Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi, keterkaitan yang sangat erat Muhammadiyah dan Masyumi lantaran memiliki sikap pemikiran yang saling melengkapi.

Jika Muhammadiyah bertujuan untuk terwujudnya masyarakat Islam. Maka, Masyumi bertujuan untuk mewujudkan tegaknya Islam dalam kehidupan politik kenegaraan.

Muhammadiyah bagi Masyumi

Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah sosial-keagamaan yang hampir sebagian besar anggotanya terlibat dalam aktivitas partai Masyumi. Lebih-lebih pada waktu itu sempat populer adagium di kalangan warga persyarikatan bahwa “Masyumi tempat berjuang, Muhammadiyah tempat beramal”.

Keterlibatan Muhammadiyah secara organisasi ataupun melalui anggotanya yang kemudian menjadi tokoh Masyumi dalam Pemilu 1955 maupun 1957, membuat Masyumi berkembang sebagai salah satu partai yang diperhitungkan dalam arena politik di tanah air.

Hasilnya, di Pemilu pertama tahun 1955, Masyumi memperoleh suara terbanyak kedua dengan 7.903.886 suara (20,9%) setelah Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan 8.434.653 suara (22,3%). Kemudian disusul Nahdlatul Ulama dengan 6.955.141 suara (18,4%), serta Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan 6.176.914 suara (16,4%). Total pemilih pada waktu itu sebanyak 37.785.299 orang.

Meski ini adalah Pemilu pertama, dengan ratusan partai peserta, dan jutaan pemilih, pemilihan berlangsung aman dan tertib.

Soekarno Membubarkan Masyumi

Akan tetapi kehadiran partai Masyumi tidak berlangsung lama. Pada tahun 1959 pemerintahan Soekarno membubarkan partai Masyumi karena beberapa tokohnya dianggap terlibat dalam gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 1958.

Akibat dari krisis politik tahun itu kemudian membuat Muhammadiyah memilih bersikap netral dalam politik Indonesia. Meski demikian, di antara sayap-sayap utama pendiri Masyumi, Muhammadiyah termasuk yang paling setia menyertainya sampai partai ini diperintahkan bubar oleh rezim Soekarno.

Posisi Politik Muhammadiyah Pasca Masyumi

Pada 1962 Muhammadiyah menyusun konsep Kepribadian Muhammadiyah yang menegaskan posisinya sebagai gerakan sosial-keagamaan yang bersifat non-politik.

Penegasan ini menurut Pramono U. Tanthowi dianggap merupakan upaya Muhammadiyah untuk menegaskan clearing of self sebagai akibat keterlibatannya yang terlalu jauh dalam politik praktis bersama Masyumi.

Setelah belajar mengenyam pengalaman politik dari Masyumi, Muhammadiyah kemudian lebih mengedepankan sikap akomodatif terhadap negara, tetapi pada saat yang sama bersikap kritis untuk mengontrol kebijakan pemerintah.

Khittah Perjuangan Muhammadiyah yang menegaskan tentang netralitas politik tidak berarti bahwa Muhammadiyah bersikap apolitik, serta memandang politik bukan sebagai bagian dari keniscayaan bagi umat Islam.

Bagi Muhammadiyah, kehidupan politik bagian dari ajaran Islam dalam urusan keduniaan (al-umur al-dunyawiyyah). Keduniawian merupakan aspek penting yang harus diperhatikan namun dalam porsi yang proporsional.

Hubungan Muhammadiyah dan Politik Praktis

Dalam buku Dinamika Politik Muhammadiyah, Haedar Nashir menemukan tiga pola hubungan Muhammadiyah dan partai politik, yakni formal langsung, personal-tidak langsung, serta netral-murni.

Karenanya, peran politik yang selama ini dijalankan Muhammadiyah bukan dalam kerangka politik praktis.

Namun lebih pada upaya memengaruhi proses pengambilan kebijakan agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, khususnya kepentingan umat Islam.

Istiqomah sebagai Civil Society

Dengan kekuatan ekonomi yang luarbiasa dan jaringan intelektual Muhammadiyah yang cukup banyak, tentu kita berharap independensi Muhammadiyah sebisa mungkin selalu dijaga.

Sebab dengan watak seperti inilah Muhammadiyah dapat terhindar dari kooptasi penguasa dan tidak tergiur rayuan gombal partai politik manapun.

Meski demikian, sebagai organisasi civil society Muhammadiyah tidak menjadikan dirinya sebagai gerakan oposisional dan bertujuan menumbangkan rezim yang tengah berkuasa.

Sumber : muhammadiyah.or.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *