WARTAMU.ID, Sejarah – Soekarno, sebagai proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Indonesia, memiliki pandangan yang unik dan khas tentang demokrasi. Pemikirannya tentang demokrasi tidak hanya mencerminkan cita-cita kebebasan, tetapi juga penekanan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks Indonesia yang beragam, Soekarno mengajukan konsep Demokrasi Terpimpin sebagai solusi untuk menyatukan berbagai kelompok dan kepentingan dalam satu visi kebangsaan.
Pemikiran Soekarno tentang Demokrasi
Soekarno menganggap demokrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, bukan sekadar sistem politik. Ia percaya bahwa demokrasi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila, yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bagi Soekarno, demokrasi harus mampu menyatukan keberagaman etnis, agama, dan budaya Indonesia dalam satu kesatuan yang harmonis.
Demokrasi Terpimpin
Konsep Demokrasi Terpimpin yang diperkenalkan oleh Soekarno pada tahun 1957 adalah upaya untuk mengatasi ketidakstabilan politik dan ekonomi yang melanda Indonesia pasca kemerdekaan. Dalam Demokrasi Terpimpin, Soekarno menekankan perlunya bimbingan dari pemimpin yang kuat untuk memandu proses demokrasi. Ia berpendapat bahwa tanpa bimbingan tersebut, demokrasi di Indonesia bisa terancam oleh fragmentasi dan konflik antar golongan.
Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin
- Gotong Royong: Soekarno menekankan pentingnya gotong royong atau kerja sama sebagai landasan demokrasi. Baginya, demokrasi bukan hanya tentang kebebasan individu, tetapi juga tentang kerja sama kolektif untuk kesejahteraan bersama.
- Musyawarah untuk Mufakat: Soekarno menganjurkan musyawarah sebagai cara untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan. Hal ini diharapkan dapat menghindari polarisasi dan memastikan bahwa setiap keputusan mencerminkan kehendak seluruh rakyat.
- Kepemimpinan yang Kuat: Dalam Demokrasi Terpimpin, pemimpin memiliki peran penting dalam membimbing dan mengarahkan proses demokrasi. Soekarno percaya bahwa pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan mampu menyatukan rakyat dalam mencapai tujuan nasional.
Kritik dan Kontroversi
Konsep Demokrasi Terpimpin tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak menilai bahwa Demokrasi Terpimpin cenderung otoriter dan mengurangi kebebasan politik. Selain itu, kekuasaan yang terpusat pada seorang pemimpin dinilai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, pendukung Soekarno berargumen bahwa dalam konteks Indonesia saat itu, pendekatan ini diperlukan untuk menjaga stabilitas dan persatuan nasional.
Relevansi Demokrasi Soekarno Saat Ini
Pemikiran Soekarno tentang demokrasi tetap relevan dalam konteks Indonesia saat ini. Prinsip-prinsip gotong royong, musyawarah, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat masih menjadi nilai penting dalam praktik demokrasi di Indonesia. Meskipun Demokrasi Terpimpin telah berakhir, semangat untuk menyatukan keberagaman dalam satu kesatuan bangsa terus hidup dalam praktik politik Indonesia.
Pemikiran Soekarno tentang demokrasi memberikan kontribusi besar dalam membentuk identitas politik Indonesia. Dengan menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama, Soekarno menawarkan visi demokrasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan bangsa Indonesia. Meskipun konsep Demokrasi Terpimpin memiliki kelemahan, nilai-nilai yang diusung oleh Soekarno tetap menjadi inspirasi bagi pengembangan demokrasi di Indonesia.
Referensi
- Soekarno, “Di Bawah Bendera Revolusi” (1959).
- Bung Karno, “Pancasila: Cita-Cita dan Realita” (1964).
- “Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia”, Cindy Adams (1965).
