WARTAMU.ID, Jakarta, 14 Februari 2025 — Rektor Universitas Widya Mataram, Prof Edy Suandi Hamid, menegaskan bahwa dalam Sistem Ekonomi Pancasila, pembangunan ekonomi harus senantiasa memperhatikan aspek lingkungan hidup dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Prof Edy saat merespons pemaparan Prof Ilham Habibie dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menggali dan Mengkaji Arah dan Implementasi Ekonomi Pasar Berbasis Pancasila dan Konstitusi UUD 1945” yang digelar di Habibie Center, Jakarta, Rabu (14/2).
Menurut Prof Edy, pembangunan ekonomi seharusnya tidak bersifat eksploitatif atau berorientasi jangka pendek yang merusak lingkungan. Sebaliknya, pendekatan pembangunan harus selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan yang menjadi bagian dari sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila.
“Secara normatif, sejak awal pembangunan ekonomi dalam kerangka Pancasila harus peduli terhadap lingkungan, bukan justru merusaknya,” tegas Prof Edy.
Ia juga mengingatkan bahwa perhatian terhadap isu lingkungan di Indonesia bukan hal baru. Sejak 1970-an, Indonesia telah membentuk Kementerian Lingkungan Hidup di bawah kepemimpinan Prof Emil Salim. Namun, Prof Edy menilai bahwa perhatian tersebut masih dominan di tingkat normatif dan belum menyentuh aspek implementatif secara konsisten.
“Perhatian terhadap lingkungan masih lebih banyak dalam tataran political interest, belum masuk ke political action,” ujar Prof Edy, yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Mubyarto Institute.
Dalam FGD tersebut, hadir pula sejumlah pakar dan ekonom senior seperti Prof Didik J Rachbini, Dr Umar Juoro dari Indef, Fadhil Hasan, Arief Budimanta, Edhi Purnawan, dan Elan Satriawan.
Dr Umar Juoro menambahkan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila memiliki kemiripan dengan konsep social market economy yang diterapkan di Jerman. Sistem tersebut memungkinkan kompetisi pasar berjalan, namun dengan intervensi pemerintah bila kesejahteraan sosial belum tercapai.
“Pemerintah tetap perlu hadir manakala tujuan keadilan dan kesejahteraan tidak terwujud oleh pasar,” ucap Umar.
Sementara itu, Prof Didik J Rachbini yang memimpin jalannya diskusi menyampaikan pentingnya konsistensi dalam menggelar forum-forum ilmiah untuk terus merumuskan Sistem Ekonomi Pancasila secara lebih operasional dan kontekstual.
“Kita perlu terus berdiskusi agar bangunan sistem ekonomi yang kita miliki benar-benar utuh dan sesuai dengan kondisi Indonesia,” tegas Prof Didik.
Dosen Fakultas Ekonomi UGM, Elan Satriawan, dalam forum tersebut juga mengingatkan bahwa Pancasila harus dilihat sebagai principle guidance dalam ekonomi, yang dinamis dan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.
“Prinsip Pancasila tidak kaku, ia harus bergerak sesuai perubahan kondisi sosial ekonomi,” ujar Elan, yang juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Wakil Presiden RI bidang pengentasan kemiskinan.
FGD ini menjadi bagian dari upaya kolektif untuk menggali kembali relevansi Sistem Ekonomi Pancasila sebagai jalan tengah antara kapitalisme pasar bebas dan sosialisme negara, dengan tetap mengakar pada nilai-nilai konstitusi dan budaya bangsa Indonesia.
