WARTAMU.ID, Jakarta – Pemerintah semakin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Maret 2025, di Istana Merdeka Jakarta, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek penting terkait program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.
Dilansir dari setneg.go.id, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. “Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini. Namun demikian, data terus berkembang karena dalam beberapa hari ke depan kami akan berkoordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya kepada media usai rapat.
Menurutnya, Presiden Prabowo meminta agar program ini terus dimatangkan dan mencakup sebanyak mungkin daerah. “Presiden meminta agar program ini terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan melibatkan sebanyak mungkin daerah pada tahap pertama ini,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dari kelompok Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan. Ia juga menyebut bahwa dari 53 lokasi yang telah dipilih, sebagian besar berada di daerah yang membutuhkan sekolah dan memiliki jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi.
“Jadi ini sudah sangat selaras dengan data-data yang ada di BPS,” kata Amalia.
Gus Ipul menambahkan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur. Sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.
“Dari 53 lokasi yang kami tetapkan, bangunannya sudah mencukupi untuk sekolah, asrama, tempat ibadah, ruang makan, serta fasilitas olahraga,” jelasnya.
Lokasi Sekolah Rakyat tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Selain itu, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), telah menyatakan komitmennya dalam mendukung penyelenggaraan program ini.
Pemerintah juga akan terus melakukan konsolidasi terkait kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat. “Presiden meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi, memanfaatkan anggaran sebaik mungkin, serta memastikan program ini menjadi langkah strategis dalam memuliakan keluarga miskin dan mendorong kebangkitan wong cilik menuju Indonesia Emas 2045,” kata Gus Ipul.
Saat ini, berbagai tim dari kementerian terkait sedang membahas aspek-aspek penting program ini, mulai dari kurikulum, rekrutmen tenaga pengajar, sarana-prasarana, pengawasan, hingga tata kelola. Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah akan mengumumkan skema yang lebih jelas terkait jumlah siswa per sekolah dan alokasi anggaran.
“Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, kami akan memiliki gambaran yang lebih jelas,” tutur Gus Ipul.
Dengan adanya program Sekolah Rakyat ini, pemerintah berharap dapat memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045
