WARTAMU.ID, Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung melantik dua pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Prosesi pelantikan berlangsung di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung, Kamis (28/08/2025).
Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/4769/VI.04 Tahun 2025. Dua pejabat yang dilantik adalah Saipul, S.Sos., M.IP, yang sebelumnya menjabat Penelaah Teknis Kebijakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT). Sementara itu, Dra. Hanita Fahrial, M.Si, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kini naik menjadi Kepala Dinas di instansi tersebut.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dibacakan Sekda, ditegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci mempercepat pembangunan daerah.
“Keberhasilan seorang pejabat tidak ditentukan oleh jabatan semata, melainkan kemampuan membangun kerja sama dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat,” ucap Sekda.
Kepada Saipul, Gubernur menitipkan amanah besar untuk memperkuat pembangunan desa dan kawasan transmigrasi. Desa diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat sekaligus motor pembangunan berkelanjutan di daerah.
“Saya ingin agar program strategis pusat dan provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat desa diintegrasikan secara konkret. Kita harus bekerja cepat, tepat, dan terukur,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya prinsip “membangun dari desa dan dari bawah” sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yang hingga kini masih relevan sebagai fondasi pembangunan nasional. Lampung diharapkan menjadi contoh provinsi yang mampu menjalankan agenda pembangunan desa dengan cepat, mandiri, dan berdaya saing.
Selain itu, Dinas PMDT juga diberi tanggung jawab mendukung program pemberian makanan bergizi gratis, salah satu prioritas nasional. Program ini dinilai memerlukan sinergi erat dengan pemerintah desa, pendamping lokal, dan lembaga masyarakat agar dapat menjangkau anak-anak, khususnya di wilayah pedesaan dan transmigrasi.
Sementara itu, kepada Hanita Fahrial, Gubernur menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah isu strategis dalam pembangunan manusia. Hanita diminta menjadi motor penggerak kebijakan yang berpihak pada perempuan, anak, dan masyarakat rentan.
“Langkah strategis seperti penguatan layanan PPPA, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta edukasi publik harus diperluas,” ucap Sekda.
Menurut Gubernur, agenda tersebut sejalan dengan misi menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah berkomitmen memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam pembangunan, termasuk perempuan dan anak.
Pelantikan dua pejabat eselon II ini menjadi bagian dari upaya peremajaan birokrasi Pemprov Lampung. Pemerintah ingin memastikan perangkat daerah dijalankan oleh pejabat yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi dalam mewujudkan visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.
Dengan penempatan pejabat baru di dua sektor strategis ini, Pemprov Lampung berharap penguatan pembangunan desa dan perlindungan kelompok rentan dapat berjalan beriringan. Dampaknya tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup keluarga di seluruh wilayah Lampung.
