WARTAMU.ID, Way Kanan – Pasca meninggalnya Bupati Kabupaten Way Kanan, Ali Rahman, pada 10 Maret di RSUD Abdul Moeloek (RSUDAM), Gubernur Lampung mengambil langkah cepat dengan menunjuk Wakil Bupati Ayu Assalasiyah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Way Kanan.
Keputusan ini menuai perhatian publik, mengingat Ayu Assalasiyah yang kini menjabat sebagai Plt Bupati Way Kanan serta Rial Kalbadi selaku Ketua DPRD Way Kanan adalah saudara kandung dari Adipati Surya, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Way Kanan selama dua periode.
Menanggapi hal ini, Novri Helmi, seorang aktivis Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Rahman serta mendukung langkah cepat yang diambil oleh Gubernur Lampung.
“Mereka berdua memang saudara kandung, tapi itu adalah domain private. Sekali lagi, masyarakat harus melihatnya dari kacamata kerja karena tugas legislatif dan eksekutif itu berbeda,” ujarnya.
Novri Helmi juga menekankan bahwa masyarakat perlu melihat situasi ini dengan perspektif yang lebih luas. Justru dengan adanya Ayu Assalasiyah dan Rial Kalbadi, diharapkan percepatan pembangunan di Kabupaten Way Kanan dapat berjalan lebih merata, mengingat keduanya berasal dari partai pemenang pemilu.
Sebagai putra daerah Way Kanan, Novri Helmi juga mengajak masyarakat untuk tidak bersikap skeptis terhadap fenomena adik beradik yang memegang jabatan strategis di eksekutif dan legislatif. Menurutnya, mereka telah mendapat mandat dari rakyat melalui mekanisme pemilu dan pilkada.
“Kita ingin Plt Bupati dan Ketua DPRD Way Kanan juga berani berstatemen di depan publik bahwa hubungan mereka sebagai saudara hanyalah urusan keluarga (domain private). Sebagai pejabat publik, mereka tentu memahami bahwa jabatan yang mereka emban adalah domain publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Novri Helmi juga menambahkan bahwa yang kini dinantikan adalah bagaimana “duet” kader partai pemenang pemilu ini menjawab tantangan pembangunan di Way Kanan. Masyarakat akan menilai apakah tokoh pemuda dan tokoh masyarakat akan dilibatkan dalam perumusan kebijakan publik. “Lihat saja 100 hari kerja ke depan,” pungkasnya.
